Pengantar

Dalam kabut sejarah Nusantara yang kerap diselimuti narasi pusat, kisah Kerajaan Bungku di Morowali muncul sebagai gema sunyi dari pinggiran yang tak kalah penting. Ia bukan sekadar penonton dalam lakon besar Sulawesi abad ke-17, melainkan aktor kunci dalam panggung geopolitik maritim yang diwarnai hegemoni, kepercayaan, dan perlawanan.

Islamisasi dan Ekspansi Gowa: Latar Abad yang Bergolak

Pasca-adopsi Islam pada 1607, Kesultanan Gowa-Tallo menjelma sebagai kekuatan baru yang tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga merancang jaringan kekuasaan dari pesisir Makassar hingga ke jantung Pulau Sulawesi dan kepulauan sekitarnya.

Kerajaan Bungku—yang kaya akan rempah dan menguasai jalur maritim strategis di timur Sulawesi—menjadi simpul penting dalam peta ekspansi tersebut. Pada tahun 1636, sebuah perjanjian bernama Lalang Sipakatau mengikat Bungku dalam orbit Gowa. Aliansi ini bukan sekadar pakta politik; ia adalah simfoni nilai, kesetaraan, dan kepercayaan, berpijak pada prinsip pangadereng Bugis-Makassar.

Lalang Sipakatau: Simbol Etika Politik Nusantara

Tercatat dalam Lontara Patturioloang, kronik klasik Gowa, perjanjian ini menegaskan hak dan kewajiban timbal balik:

• Kewajiban Bungku: Menyediakan kapal perang, pasukan, dan rempah bagi misi-misi Gowa.

• Hak Bungku: Mendapat perlindungan dari ancaman eksternal, terutama VOC dan kerajaan pesaing seperti Bone, serta akses ke jaringan dagang Gowa.

Prinsip sipakatau—yang secara harfiah berarti "saling memanusiakan"—menjadi fondasi moral dari relasi politik ini. Dalam bingkai adat, Bungku dan Gowa tidak berada dalam relasi atasan-bawahan, melainkan mitra sejajar yang terikat oleh kesadaran kolektif sebagai bangsa maritim Islam.

Bungku dalam Arus Perang Makassar

Ketika angin perang bertiup kencang di Sulawesi—khususnya pada Perang Makassar (1660–1669)—Bungku bukan sekadar penonton. Ia terlibat langsung:

1. Dukungan Logistik: Menyokong armada Gowa dengan perahu dan suplai rempah.

2. Strategi Maritim: Mengamankan jalur pelayaran Teluk Tomini dari sabotase VOC.

Namun, sejarah berpihak kepada aliansi yang lebih brutal: VOC dan Bone. Kekalahan Gowa pada tahun 1667 diikuti Perjanjian Bongaya yang mengguncang lanskap politik regional. Sebagai hasilnya, Bungku diserahkan kepada Kesultanan Ternate—sebuah reposisi kekuasaan yang diatur oleh kolonialisme.

Refleksi dan Relevansi: Apa yang Tersisa dari Aliansi Ini?

Aliansi Bungku-Gowa boleh saja berumur pendek secara kronologis, namun nilai-nilainya bertahan dalam nadi sejarah lokal:

• Tradisi Lisan dan Teks: Lontara sebagai sumber kearifan lokal yang menandingi narasi Barat.

• Diplomasi Budaya: Aliansi berbasis adat memperlihatkan alternatif terhadap dominasi kolonial yang eksploitatif.

• Etika Politik Lokal: Prinsip sipakatau tetap menjadi acuan dalam hubungan sosial hingga kini, khususnya di Sulawesi.

Penutup

Sejarah adalah cermin bagi masa kini. Kisah Kerajaan Bungku dan Gowa mengajarkan kita bahwa di balik setiap kekuasaan terdapat narasi-narasi kecil yang membentuk mozaik besar identitas kita. Bungku bukan sekadar titik di peta, tapi simpul sejarah yang mengajarkan kita tentang aliansi, otonomi, dan harga diri budaya.

---

Referensi

1. Andaya, L.Y. (2004). Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17.

2. Marzuki, I.W. (2016). Hikajat Lontara Patturioloang Gowa. Repositori UIN Alauddin.

3. Arsip Jalur Rempah Kemdikbud